BANDUNG, Indoglobenews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Barat dalam rapat paripurna belum lama ini, di Bandung.
Sebelum penyampaian tersebut terlebih dahulu penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) XIII, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, diakhiri sambutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Sebagaimana dimaklumi bahwa DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII ditugaskan untuk membahas LKPJ Gubernur TA 2025. Alhamdulillah Pansus XIII telah selesai melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya. Rekomendasi atas LKPJ Gubernur TA 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRD,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna.
Menurutnya, rekomendasi DPRD Jawa Barat ini selanjutnya menjadi bahan perumusan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah (perda), peraturan gubernur, atau kebijakan strategis gubernur.
Rekomendasi tersebut disampaikan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti, dengan tembusan kepada Mendagri. Oleh karena itu DPRD Jawa Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memaksimalkan peranmelalui pemberian rekomendasi yang konstruktif, guna mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya.
83 Rekomendasi
Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 disampaikan dalam rapat paripurna. Rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan.
Dalam penyampaiannya Hasim Adnan mengatakan, ada 83 rekomendasi atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025. Satu di antaranya, sektor pembangunan manusia. DPRD Jawa Barat memberikan perhatian pada indikator yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pada sektor kesehatan indikator kesehatan ibu dan anak, khususnya angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita masih memerlukan perhatian serius. Akses dan kualitas layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan secara merata. Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” kata Hasim Adnan.
Ia menuturkan, bidang infrastruktur, capaian pemantapan jalan menunjukkan perkembangan. Namun masih perlu ditingkatkan untuk mendukung konektivitas wilayah secara lebih merata, sejalan dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan wilayah.
Kemudian bidang kesejahteraan sosial, salah satunya soal ketenagakerjaan. Penguatan ketenagakerjaan melalui peningkatan link and match pendidikan dengan dunia usaha atau industri, optimalisasi pendidikan vokasi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kemitraan industry serta hubungan industrial yang kondusif.
Sementara dalam aspek lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kualitas air, dan udara masih menjadi isu yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Alokasi anggaran pada sektor ini hanya 0,4%, perlu dievaluasi untuk menunjukkan keseriusan kita membangun lingkungan hidup berkelanjutan.
“Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan tersebut, DPRD Jawa Barat memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” kata Hasim.
Upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
Pihaknya menegaskan, pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, serta mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis.
DPRD Jawa Barat memandang bahwa evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025 perlu dijadikan momentum koreksi arah pembangunan daerah, sebagai dasar perumusan kebijakan, sehingga pembangunan Jabar ke depan benar-benar berorientasi keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,
Ia mengutip sebuah hadis ‘Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung, (dan) barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dialah tergolong orang yang merugi dan bahkan, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dialah tergolong orang yang celaka’.
“Kami meminta Gubernur Jabar membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk perbaikan di tahun berikutnya dan berharap kepemimpinan KDM ke depan bisa lebih baik lagi sehingga bisa benar-benar mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” harap Hasim. (ZL/IGN Jabar)
