BANDUNG, Indoglobenews – DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi II mendorong percepatan pembangunan fasilitas tambahan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Jayanti, Kabupaten Cianjur. Pasalnya, proyek strategis daerah ini diharapkan bisa segera terealisasi demi keselamatan kerja dan kesejahteraan ribuan nelayan lokal.
Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati usai melakukan peninjauan lapangan dan berdialog dengan perwakilan nelayan di Pelabuhan Jayanti, Rabu (20/5/2026).
Menurut Lina, kondisi di lapangan saat ini terbilang sangat mendesak. Berdasarkan data dari rukun nelayan setempat, ada sekitar 2.000 nelayan dengan 2.000 perahu yang aktif beroperasi. Namun mirisnya, kapasitas kolam labuh yang tersedia saat ini baru mampu menampung sekitar 300 perahu.
“Artinya, ada ribuan perahu yang terpaksa bersandar di laut lepas. Ketika ombak besar datang, perahu-perahu ini rentan terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus. Bagi nelayan, kehilangan perahu berarti kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Pembangunan kolam labuh ini adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak sejak lama,” ujar Lina.
Menurutnya, meski pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran untuk memperluas kolam labuh, rencana ini masih terkendala dinamika di lapangan. Sebagian kecil masyarakat pedagang yang memanfaatkan area sekitar pelabuhan masih enggan melepaskan lahan tersebut, meskipun status tanah merupakan aset resmi milik pemerintah.
Lina menyayangkan adanya indikasi pihak-pihak tertentu atau oknum LSM yang mencoba memanfaatkan situasi untuk memengaruhi pedagang sehingga menghambat proses pembangunan. Dia mengimbau semua pihak untuk melihat kepentingan yang jauh lebih besar.
“Kami sangat memahami bahwa para pedagang juga sedang mencari nafkah di sana. Namun kita juga tidak boleh lupa bahwa lahan tersebut adalah aset pemerintah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh lebih luas, khususnya keselamatan ribuan nelayan. Kita ingin semua berjalan selaras,” tuturnya.
Lebih jauh Lina menilai, Komisi II DPRD Jabar berharap ada langkah cepat yang persuasif agar tidak memicu kekecewaan yang mendalam dari komunitas nelayan yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
Untuk mengurai sumbatan komunikasi ini, pihaknya berharap Gubernur Jawa Barat berkenan meninjau langsung ke Pelabuhan Jayanti guna memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.
“Pendekatan terbaik adalah dialog yang hati ke hati. Kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Jayanti. Kehadiran pemimpin biasanya akan memberikan ketenangan, meluluhkan ego, dan membawa solusi yang adil. Mari kita kesampingkan ego sektoral demi membangun masa depan Jayanti yang lebih baik,” pungkasnya. (ZL/IGN Jabar)
