‎Tim Terpadu Tertibkan Tambang Galian C Ilegal di Buol, bagi pengusaha tidak memiliki izin akan diproses Hukum‎‎Buol, Indoglobe News.com pemerintah kabupaten Buol bentuk Tim terpadu untuk penertiban pertambangan Galian C yakni terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perizinan, Kepala Cabang ESDM dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Buol dalam menertibkan tambang galian C yang lagi marak beraktifitas di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Buol.‎Fakta ditemukan di lapangan‎Titik Pertama Tambang galian C milik Pengusaha HK ditemukan tidak sedang beroperasi, namun ditemukan sebuah alat berat yang lagi parkir di lokasi galian C yang ada di Desa Leok 1 Dusun Los‎Titik Kedua Tambang Galian C CV Quonami lagi beroperasi dan memiliki dokumen yang lengkap‎Titik Ketiga Tambang Galian C Milik FH yang ada di Kel. Kali Dusun Tabodok Ditemukan Sementara Beroperasi, Saat Tim Padu Datang Langsung Dihentikan dan Diberikan Peringati Yang Terakhir Kalinya. Agar Izin Pertambangan Sesuai Aturan Berlaku

‎Kepala Dinas Lingkuan Hidup (DLH) kabupaten Buol Moh. Syafir menyampaikan dihadapan wartawan akan bertindak tegas dalam menertibkan galian C ilegal, karena pengusaha tidak memiliki izin legal sangat merugikan daerah dan pemilik tambang galian c yang legal.
‎”kasihan pengusaha yang dokumen izin lengkap, mereka bayar pajak, namun penghasilan minim karena banyaknya galian C beroperasi yang Tidak miliki izin yang lengkap “tegasnya
‎
Sementara itu,Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Nasir Andimaka menegaskan untuk penertiban kali ini, Tidak ada ampun lagi bagi mereka yang melanggar UU Pertambangan galian C.
‎”bagi penambang galian C yang Tidak miliki izin dan masih beraktifitas, akan kami buatkan laporan polisi untuk diproses secara hukum” katanya dengan tegas

Disisi lain‎,Kepala Cabang Dinas ESDM Kabupaten Buo Irhamdi B. Mastura .S.Pl menjelaskan pengusaha harus mengurus izin karena itu penting
“, agar sama-sama kita taati pada Undang-undang pertambangan tanpa izin pasal 158, dengan ancaman  hukum yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan 5 (lima) Tahun atau uang denda Rp. 100.000.000″jelasnya
(Sudirman Sija ING)
‎