JAKARTA — Indoglobe News.com,Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan kunjungan kerja dan audiensi resmi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
Delegasi Sulawesi Tengah dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, yang didampingi oleh Bupati Buol, Bupati Poso, Bupati Sigi, dan Bupati Morowali Utara, serta Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Wakil Bupati Tojo Una-Una, dan Wakil Bupati Morowali. Pertemuan strategis ini membicarakan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) medis, hingga penguatan program pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.
Dalam arahannya, Kementerian Kesehatan menegaskan komitmen menjalankan Program Prioritas Presiden terkait revitalisasi fasilitas kesehatan nasional. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun untuk membangun baru maupun merenovasi seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas di seluruh Indonesia.
Khusus untuk Kabupaten Buol, Kemenkes RI mengupayakan pengalokasian anggaran APBN sebesar Rp140 miliar hingga Rp150 miliar pada kurun waktu Tahun Anggaran 2027–2029. Anggaran jumbo ini ditujukan untuk pembangunan baru atau renovasi total RSUD Mokoyurli di lahan kosong guna menghadirkan pelayanan medis yang lebih modern dan representatif bagi masyarakat.
Tak hanya penguatan fisik bangunan, peningkatan mutu SDM medis juga menjadi fokus utama. Pada tahun 2026 ini, dokter umum asal Kabupaten Buol telah diberangkatkan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Seluruh biaya pendidikan dan fasilitasi dibiayai penuh oleh negara melalui Kementerian Kesehatan RI guna memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah.
Pertemuan tersebut juga membedah percepatan penanganan kasus Tuberculosis (TBC). Pada Triwulan III (TW 3) Tahun 2026, Kemenkes RI memberikan intervensi bantuan langsung ke Kabupaten Buol berupa:
Alat X-Ray Portable untuk RSUD Mokoyurli dan Puskesmas
Penyediaan petugas teknis (Radiografer)
Biaya operasional dan insentif kader penanganan TBC
Sarana dan prasarana pendukung operasional lapangan
Berdasarkan data penanganan TBC Kabupaten Buol saat ini, tercatat sebanyak 201 kasus TBC, dengan rincian 191 orang menjalani status pengobatan sesuai standar, dan 10 orang masih berada dalam status pengobatan belum sesuai standar yang terus diakselerasi penyembuhannya.
Di sisi lain, Kabupaten Buol berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam 3 Besar Tertinggi se-Sulawesi Tengah pada capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini berfokus pada deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus. Kemenkes menekankan bahwa setelah pelaksanaan CKG, setiap fasilitas kesehatan wajib melakukan tindak lanjut pengobatan hingga pasien sembuh, termasuk penguatan langkah pre-emptive. Ketersediaan obat-obatan dijamin penuh oleh negara dari tingkat kementerian, dinas kesehatan, hingga puskesmas.
Terkait penanganan stunting, Kemenkes menegaskan perlunya kerja sama lintas sektor. Penurunan angka stunting tidak dapat dikerjakan secara parsial oleh satu instansi saja, melainkan harus berkolaborasi secara solid mulai dari Dinas Kesehatan, BKKBN/DP2KB, Dinas Dukcapil, Dinas PMD, Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Penggerak PKK, hingga pemangku kepentingan terkait lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan pemerintah pusat.
“Terima kasih Pak Wamenkes. Alhamdulillah, Kabupaten Buol telah memiliki bangunan Labkesmas Tier 2 yang dibangun melalui Anggaran Tahun 2025. Namun, saat ini kondisinya masih berupa bangunan kosong. Kami sangat mengharapkan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat untuk pemenuhan peralatan medis, SDM ahli, serta alokasi operasionalnya,” ungkap perwakilan Pemkab Buol.
Menutup audiensi, Kemenkes RI mendorong seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk terus melahirkan inovasi program di tingkat lokal. Daerah dituntut aktif menciptakan langkah-langkah terobosan dalam menyukseskan CKG, menekan angka stunting, dan meningkatkan derajat kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
(Sudirman Sija ING)
Rilis
Humas Kominfo Buol
