POSO indoglobenews.com Mantan anggota DPRD Sulteng, Muhaimin mempertanyakan kinerja dan independensi BPK Perwakilan Sulteng terkait Pemberian Opini WTP Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
“Muhaimin yang Akrab dipanggil Mimin kembali menyeroti penilaian Pemkab baru baru ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor Negara BPK perwakilan Sulawesi Tengah di Palu, selasa 27 Mei 2025 yang diserahkan langsung oleh kepala BPK Sulteng kepada Bupati Poso, Verna G. M Inkiriwang dan Semuel Munda selalu ketua DPRD Poso. Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang pejabat di Poso kepada media ini, Rabu, 28/5.
Sejumlah sumber yang juga merupakan pejabat di Poso mengaku jika informasi terkait perolehan opini WTP itu dilarang oleh pimpinan kami untuk di ekspose, sebab jelasnya akan menjadi polemik dan bahan pergunjingan para LSM yang selama ini getol mempertanyakan kinerja BPK sehubungan dengan digelar Dero bersama dengan tim Pemeriksa BPK untuk Poso di saat exit meeting awal bulan ini di Siuri cotage di pinggiran Danau Poso yang patut diduga terjadi dil-dil perbaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dari semua OPD yang hadir pada iven yang digelar oleh Pemkab atau ketua TAPD Poso itu, bersama dengan BPK.
“Kami dilarang untuk ekspose foto melalui medsos, sebab pimpinan takut akan menjadi persoalan seperti saat Dero di Siuri kemarin bersama tim BPK. Sebenarnya jika memang opini itu memang murni mengapa harus ragu? Bisa jadi memang ada dil sehingga meraih opini itu, ” jelas pejabat tersebut yang meminta jati dirinya di buramkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Muhaimin Yunus Hadi, SE selalu mantan anggota DPRD Sulteng dan ketua forum pembela masyarakat cinta damai (FPCMD) Kabupaten Poso, mempertanyakan kinerja dan penilaian BPK Sulteng sehingga memberikan opini WTP terhadap Poso Tahun anggaran 2024 kemarin di Palu yang diterima oleh Bupati dan ketua DPRD Poso itu.
“Saya pertanyakan kepada BPK mengapa bisa seperti itu. Saya menduga lahirnya opini WTP Poso bukan gratis dan sangat beraroma suap atau gratifikasi. Padahal saya beberapa hari sebelumnya telah memasukkan laporan langsung ke BPK Sulteng dan diterima langsung soal adanya dugaan gratifikasi tim pemeriksa BPK untuk Poso yang terviral lakukan Dero bersama dengan ter periksa di pinggiran danau Poso. Namun mungkin hal itu tidak dihiraukan atau hanya menjadi bahan ejekan bagi pihak BPK Sulteng. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi turun ke jalan dan kantor BPK Sulteng, ” jelas Muhaimin.
Politikus PAN itu juga mengatakan, LKPJ Bupati Poso 2024 di DPRD Poso itu tidak jelas dan ada 4 fraksi yang menolak kinerja Pemda Poso melalui pandangan akhir fraksi. Bahkan fraksi pendukung Bupati pun keluarkan catatan jika banyak kegiatan yang ada RKA atau anggarannya namun tidak ditemukan kegiatannya alias fiktif, tapi mengapa dapat WTP. Ini patut diduga beraroma gratifikasi dan suap. Masyarakat tak boleh diam dengan hal semacam ini. Ini tergolong pembohongan publik.
“Banyak catatan dan rekomendasi serta penolakan sejumlah fraksi terhadap penilaian kinerja Bupati atau Pemda 2024.bukan hanya itu ditemukan banyak kegiatan fiktif ada RKAnya tapi kegiatannya fiktif, apakah itu yang dinamakan patuh terhadap penggunaan keuangan Daerah atau negara ?? Anehkan BPK ? , ” tanya ketua pemuda Muhamadyah Poso tersebut. (ed)
