OKU Timur,indoglobenews.com 12 November 2026, Hendra Yulianto, S.H., M.H. dan Ahmad Solehan, S.H., M.H., selaku Penasihat Hukum untuk Anuwarul Vuat, Adi Andika, serta Sakijo, menyampaikan pernyataan sikap tegas dan keras terkait perkara dugaan pembukaan lahan dengan cara membakar yang saat ini sedang dalam tahap penyidikan di Polres OKU Timur.
Kami menegaskan, peristiwa ini tidak mungkin terjadi hanya atas inisiatif warga kecil kami sendiri. Ada pihak yang memberi perintah, ada bos, serta pemilik lahan yang mendapatkan manfaat utama dari kegiatan tersebut.
Secara khusus, kami menegaskan kembali keterlibatan Bapak Yogy. Berdasarkan bukti percakapan WhatsApp antara Sakijo dengan Bapak Yogy, beliau menjawab “silahkan dan saya tanggung jawab”. Selain itu, terdapat juga surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Bapak Yogy siap bertanggung jawab menanggung seluruh proses hukum hingga klien kami bebas, sekaligus menanggung biaya hidup anak, istri, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bukti‑bukti ini sudah jelas ada, maka Bapak Yogy tidak boleh lepas dari tanggung jawab hukum!
Menjadi pertanyaan serius bagi kami selaku Penasihat Hukum: awalnya tiga orang ditangkap dan tiga unit handphone disita, lalu dua orang dilepaskan. Padahal handphone milik Bapak Sakijo yang menyimpan bukti chat antara Yogy dan Bapak Yogy ikut disita oleh pihak Polres OKU Timur, dan sampai saat ini belum dikembalikan.
Kalau alasan penyitaan handphone tersebut adalah untuk mengembangkan perkara, maka pertanyaan kami sangat sederhana: Kenapa sampai hari ini Bapak Yogy belum juga diproses secara hukum?
Penyidik memiliki kewajiban hukum untuk menelusuri, memeriksa, dan memproses SEMUA pihak yang terlibat, dari pelaku di lapangan hingga pihak yang memerintahkan dan mengambil keuntungan. Proses penyidikan tidak boleh berhenti setengah jalan, seakan‑akan warga kecil ini adalah satu‑satunya pelaku. Jangan jadikan warga kami sebagai kambing hitam demi melindungi pihak‑pihak lain.
Kami menuntut agar aparat penegak hukum bekerja secara berimbang, menyeluruh, berani, dan transparan. Keadilan tidak boleh dipilih‑pilih, tidak boleh ada pihak yang dilindungi, dan tidak boleh ada pihak yang dikorbankan secara sepihak.
Jika hanya warga kecil yang dihukum sementara pihak penyuruh dan pemilik lahan dibiarkan lepas, maka keadilan yang dijalankan hanyalah keadilan yang timpang dan menyakitkan hati masyarakat (Eri).
