
Palembang indoglobenews.com / OKU Timur, 14 November 2026 – Hendra Yulianto, S.H., M.H., Ahmad Solehan, S.H., M.H. dan Ass.Adv. Eri Widosen, C.Pfw., C.Mdf., C.Ftax., selaku Tim Penasihat Hukum untuk Anuwarul Vuat, Adi Andika, serta Sakijo, menyampaikan pernyataan sikap resmi ini kepada jajaran Polda Sumatera Selatan sekaligus publik.
Kami memahami sepenuhnya bahwa upaya penertiban Karhutla merupakan atensi serius dari Bapak Presiden Republik Indonesia, dan menjadi tugas wajib seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan. Namun, dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Polres OKU Timur, kami menilai penanganan perkara ini telah salah sasaran.
Yang menjadi sasaran penindakan justru adalah masyarakat kecil, buruh lapangan yang menjalankan perintah, sedangkan pihak pemilik lahan sekaligus pihak yang memberi perintah, hingga saat ini belum diproses secara hukum sama sekali. Padahal, bukti percakapan WhatsApp serta surat pernyataan bermaterai sudah secara nyata menunjukkan keterlibatan Bapak Yogy.
Kami menegaskan, penegakan hukum atas arahan presiden bukan dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat kecil sebagai kambing hitam, sementara pihak‑pihak yang memiliki kekuasaan dan mendapatkan keuntungan utama dari lahan tersebut dibiarkan bebas berkeliaran. Proses penyidikan harus menyeluruh, menyentuh semua pihak yang terlibat, bukan hanya pelaku di lapangan.
Oleh karena itu, kami secara tegas meminta kepada Polda Sumatera Selatan untuk:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyidik Polres OKU Timur dalam menangani perkara dugaan Karhutla ini
2. Memerintahkan penyidik untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pemilik lahan sekaligus pemberi perintah
3. Memastikan prinsip keadilan yang berimbang, transparan, dan manusiawi benar‑benar ditegakkan, tidak boleh ada pihak yang dilindungi dan tidak boleh ada pihak yang dikorbankan secara sepihak
Penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang adil, bukan hanya tegas kepada yang lemah. Kami berharap Polda Sumsel dapat melakukan pengawasan dan koreksi agar perkara ini ditangani sesuai dengan kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat(Eri).
