
BUOL —Indoglobe News.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol mencatat kemajuan nyata dalam upaya mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Pada Jumat (23/10/2026), telah dilakukan penandatanganan pelepasan hak atas sebidang tanah milik Suwarno K. Baddi kepada negara untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol.
Lahan tersebut berlokasi di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau. Usai penandatanganan, lahan langsung diserahterimakan dari pemilik kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol atas nama pemerintah daerah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian koordinasi lintas kementerian yang sebelumnya dilakukan Pemkab Buol. Pada 21–22 September 2026, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo M.M bersama Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Daimaroto, SH ,MH Asisten Administrasi Umum, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan Dinas PUPR, serta Kepala Dinas Sosial menggelar audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Rangkaian tersebut kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemkab Buol memaparkan progres pemenuhan Readiness Criteria (RC) yang disyaratkan Kementerian Sosial, baik aspek administrasi maupun teknis. Pemerintah daerah juga menyerahkan surat pernyataan komitmen penyelesaian tata letak (site plan) dan pembebasan lahan dengan target rampung paling lambat 30 Oktober 2026.
Sebagai tindak lanjut lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Tengah meninjau lokasi rencana Sekolah Rakyat di Kelurahan Kali pada 29 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Buol diharapkan mendorong percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) dari Kementerian Sosial. SK Penlok tersebut menjadi dasar bagi Satker dalam mengajukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kegiatan teknis lapangan, seperti pengujian tanah, sondir, serta tahapan pendukung lainnya.
Berdasarkan informasi dari Tim Fasilitasi Sekolah Rakyat di Jakarta, Kabupaten Buol tercatat masuk dalam 10 kabupaten prioritas nasional untuk penerbitan SK Penlok. Seluruh dokumen pendukung, kesiapan lokasi, dan persyaratan tambahan telah diselesaikan bersama pemilik lahan. Pemkab Buol juga memastikan dokumen administrasi di tingkat daerah tetap siap dan sinkron apabila sewaktu-waktu diperlukan verifikasi akhir menjelang penerbitan SK oleh kementerian.
Dari sisi kesiapan lapangan, pekerjaan pematangan lahan (cut and fill) saat ini terus berjalan, beriringan dengan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Dengan rampungnya pelepasan hak atas tanah, Pemkab Buol berharap Kementerian Sosial segera menerbitkan SK Penlok dan Kementerian PU dapat melanjutkan tahapan teknis berikutnya agar pembangunan fisik Sekolah Rakyat segera terealisasi.
(Sudirman Sija, ING)
Rilis
Humas Kominfo Buol
