Timbulnya berbagai gejolak dan protes dimasyarakat terkait Investasi, akibat banyaknya yang tertutupi dan tidak transparan. Demikian diungkapkan Legislator Partai PKB DPRD Sulteng, Muhammad Safri, Kamis (12/6/25) dalam diskusi kecil dengan beberapa Wartawan hari ini di Jakarta.
Dalam diskusi alot menyeroti soal banyaknya Investasi yang ditutup oleh pemerintah akhir-akhir ini, Muhammad Safri cenderung menyeroti banyaknya persoalan investasi yang timbul diwilayah Sulawesi Tengah.
Menurutnya penyebab utama timbulnya riak riak dimasyarakat dan berpotensi komplik Agraria diwilayah Sulteng tak lain karena tidak adanya kejujuran antara pemerintah dan Pengusaha. Alih alih pemerintahan tak pernah mau melibatkan masyarakat terutama pemilik lahan yang menjadi obyek Investasi.
“Jadi hemat saya pribadi menilai masih banyak hal yang selalu ditutupi oleh pemerintah daerah setiap adanya Investor yang masuk. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya gejolak yang berbentuk protes dimasyarakat,”ujarnya.
Dikatakannya, ada banyak faktor yang sering kali menjadi pemicu timbulnya gejolak adanya Investasi di Sulteng.
Faktor pertama, “saya dapat katakan masih adanya ketidak jujuran antara investor dan pemerintah daerah.
“Kemudian faktor lain yang juga sering terabaikan yakni penegakan hukum yang kurang diterapkan. Akibatnya, banyak pelanggan hukum yang timbul dari masuknya setiap investasi itu, mengapa demikian, karena hal itu banyak rambu rambu hukum yang dilanggar dalam berinvestasi. Bahkan tak kala diabaikan kewajiban hukumnya.
Ia mencontohkan pada kasus sawit PT. ANA misalnya. Disana terjadi adalah dari segi perspektif hukum ada yang menguasai secara defacto dan ada pula yang menguasai secara deyure. PT.ANA di Morowali Utara menguasai’ pohon sawitnya karena merekalah yang menanam, namun pemilik lahan (tanah) adalah masyarakat, karena masyarakat merasa tanahnya tak pernah dibebaskan atau diganti rugi. Hal itu terjadi akibat lemahnya payung hukum maupun penerapan hukum yang di terapkan pada saat masuknya Investor di Sulteng, baik itu investor tambang maupun investor Sawit, itulah yang terjadi didaerah Morut saat ini. Paparnya.
Sekretaris Komisi III DRPD Sulteng itu memberi tawaran kepada Pemerintah daerah khususnya di Sulteng, agar sebaiknya setiap diawal masuknya Investasi daerah, maka pemerintah suka atau tidak, masyarakat harus dilibatkan langsung. Agar tercipta rasa keadilan dan transparan. Masyarakat jangan Skali kali dispelekan.
Jika hal itu bisa diterapkan, maka yakinlah bahwa hal ini semuanya akan berjalan dengan aman dan damai serta terhindar dari gejolak masyarakat dikemudian hari, Imbuhnya.
“Diperlukan keterbukaan dengan masyarakat, dan pemerintah maupun kalangan investor jangan dijadikan masyarakat sebagai obyek kepentingan Investasi. Tuturnya.
“Saat ditanya soal komitmen dan langkah Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Safri mengaku dirinya sangat yakin komitmen Anwar Hafid dengan miliki Slogan, “Gubernur berani” akan mampu menyelesaikan semua persoalan Investasi di Sulteng sehingga tak akan menjadi benang kusut.
“Silakan Carikan saya satu orang saja Gubernur yang bisa seperti Gubernur Anwar Hafid. “Saya meliat Beliau betul betul komitmen dan konsisten ingin membangun Sulawesi Tengah, sebagaimana apa yang tertuang dalam visi misinya bersama Reni Lamadjido. Tandasnya.
