APEL ASN DI KANTOR GUBERNUR DI SITUASI DEMO KEBIJAKAN KONTRA PRODUKTIF; GUBERNUR SEBAIKNYA BATALKAN
Palu, Indoglobenews.com
SERUAN Aksi Nasional, Senin 1 September 2025 disahuti beberapa kota kota di Indonesia. Bahkan, Kota Palu Sulawesi Tengah.
Seruan Aksi Nasional 1 September 2025 Tuntutan Tunggal. Bubarkan DPR, dan Tetapkan UU Perampasan Aset.’ Seruan Aksi nasional tak tunggal. Ia adalah reaksi dari seruan aksi 25 Agustus hingga eskalasinya 30 Agustus. Aksi Mahasiswa Buruh dan masyarakat menelan korban jiwa. Affan Kurniawan di Jakarta dan 4 ASN di Makassar.
Sejumlah sekolah, kantor swasta dan tempat aktivitas terekam di sejumlah sosial media diliburkan. Bahkan sekolah SD SMP dan SMA di Kota Palu. Tujuannya, menghindari hal tak diinginkan dan ikut ikutan demontrasi. Karena sejumlah kota banyak melibatkan anak di bawah umur turun ikut aksi kakaknya mahasiswa.
Sejumlah tokoh masyarakat seperti KH Husen Habibu, Panglima GAL, Garda Al Khairaat menyerukan agar aksi demontrasi damai dan tidak merusak fasilitas umum. Mantan Gubernur Rusdi Mastura pun dari Jakarta mengeluarkan seruan yang sama. Bahkan ia rela kembali ke Palu malam ini demi memastikan Palu aman. Ia akan turun di jalan ikut menenangkan suasana.
Tapi, Apel ASN ‘besar-besaran’ yang mewajibkan ASN staf sampai pimpinan hadir di kantor Gubernur Sulteng Jalan Sam Ratulangi adalah kebijakan patut dipertimbangkan. Bahkan kontra produktif. Karena lokasi demo di tempat yang sama.
Seruan ‘Apel Besar Besaran’ itu di WAG pimpinan OPD Sulteng. Dan seruan itu mulai dipertanyakan mereka. Redaksi dihubungi sejumlah OPD agar dapat menanyakan hal itu ke gubernur. Apakah itu perintah Gubernur? Atau hanya inisiatif pimpinan OPD? Kalau inisiatif pimpinan OPD apa tujuannya?
Bukankah sebaiknya semua dapat menahan diri. Apabila apel ASN mulai bawahan sampai pimpinan digelar di kantor gubernur pasti jumlahnya ribuan. Pasti kendaraan roda dua dan roda empat memenuhi badan jalan.
Aksi demonstrasi diikuti sejumlah elemen. Mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat. Besar kemungkinan akan diikuti sejumlah perguruan tinggi. Bahkan rektor dan BEMUT Untad sudah mengeluarkan edaran ke publik. Lokasi demo pun di sekitar kantor gubernuran Jalan Samratulangi Palu.
Kita bisa bayangkan ribuan orang di satu titik dengan tujuan berbeda. Rawan gesekan dan provokatif. Bahkan sangat kontra produktif. Berpotensi konflik horisontal. Psikologi sosial dua kutub punya kekuatan untuk gesekan.
‘’Hanya media yang bisa tanyakan ini ke gubernur Cak,’’ harap pejabat itu yang enggan disebut namanya. Ia berharap justru segera gubernur batalkan. Ia kuatir bila ada motor ASN tersenggol maka dapat menyulut konfrontasi di lapangan. ***
Palu, Indoglobenew
SERUAN Aksi Nasional, Senin 1 September 2025 disahuti beberapa kota kota di Indonesia. Bahkan, Kota Palu Sulawesi Tengah.
Seruan Aksi Nasional 1 September 2025 Tuntutan Tunggal. Bubarkan DPR, dan Tetapkan UU Perampasan Aset.’ Seruan Aksi nasional tak tunggal. Ia adalah reaksi dari seruan aksi 25 Agustus hingga eskalasinya 30 Agustus. Aksi Mahasiswa Buruh dan masyarakat menelan korban jiwa. Affan Kurniawan di Jakarta dan 4 ASN di Makassar.
Sejumlah sekolah, kantor swasta dan tempat aktivitas terekam di sejumlah sosial media diliburkan. Bahkan sekolah SD SMP dan SMA di Kota Palu. Tujuannya, menghindari hal tak diinginkan dan ikut ikutan demontrasi. Karena sejumlah kota banyak melibatkan anak di bawah umur turun ikut aksi kakaknya mahasiswa.
Sejumlah tokoh masyarakat seperti KH Husen Habibu, Panglima GAL, Garda Al Khairaat menyerukan agar aksi demontrasi damai dan tidak merusak fasilitas umum. Mantan Gubernur Rusdi Mastura pun dari Jakarta mengeluarkan seruan yang sama. Bahkan ia rela kembali ke Palu malam ini demi memastikan Palu aman. Ia akan turun di jalan ikut menenangkan suasana.
Tapi, Apel ASN ‘besar-besaran’ yang mewajibkan ASN staf sampai pimpinan hadir di kantor Gubernur Sulteng Jalan Sam Ratulangi adalah kebijakan patut dipertimbangkan. Bahkan kontra produktif. Karena lokasi demo di tempat yang sama.
Seruan ‘Apel Besar Besaran’ itu di WAG pimpinan OPD Sulteng. Dan seruan itu mulai dipertanyakan mereka. Redaksi dihubungi sejumlah OPD agar dapat menanyakan hal itu ke gubernur. Apakah itu perintah Gubernur? Atau hanya inisiatif pimpinan OPD? Kalau inisiatif pimpinan OPD apa tujuannya?
Bukankah sebaiknya semua dapat menahan diri. Apabila apel ASN mulai bawahan sampai pimpinan digelar di kantor gubernur pasti jumlahnya ribuan. Pasti kendaraan roda dua dan roda empat memenuhi badan jalan.
Aksi demonstrasi diikuti sejumlah elemen. Mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat. Besar kemungkinan akan diikuti sejumlah perguruan tinggi. Bahkan rektor dan BEMUT Untad sudah mengeluarkan edaran ke publik. Lokasi demo pun di sekitar kantor gubernuran Jalan Samratulangi Palu.
Kita bisa bayangkan ribuan orang di satu titik dengan tujuan berbeda. Rawan gesekan dan provokatif. Bahkan sangat kontra produktif. Berpotensi konflik horisontal. Psikologi sosial dua kutub punya kekuatan untuk gesekan.
‘’Hanya media yang bisa tanyakan ini ke gubernur Cak,’’ harap pejabat itu yang enggan disebut namanya. Ia berharap justru segera gubernur batalkan. Ia kuatir bila ada motor ASN tersenggol maka dapat menyulut konfrontasi di lapangan. ***