Buol, Indoglobe News
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar pada Selasa (16/9/2025) di Ruang Rapat Sekda Buol. Rakor tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, dan dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan modal utama dalam mendorong kemajuan bangsa.
“Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju dengan income per kapita minimal 14 ribu US dolar per orang, itu sangat mungkin seperti diprediksi oleh banyak lembaga dunia,” ujar Mendagri Tito.
Mendagri Tito menjelaskan, terdapat tiga syarat penting untuk menjadi negara maju, yaitu jumlah angkatan kerja yang besar, sumber daya alam (SDA) melimpah, dan bentangan wilayah yang luas. Namun, ia menekankan bahwa SDM unggul adalah faktor kunci, mengingat sejumlah negara dengan keterbatasan SDA tetap mampu maju karena ditopang kualitas manusianya.
“Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar daerah tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi memperkuat pembangunan generasi muda. “Bagaimana kita membuat anak-anak muda kita menjadi produktif, memiliki kemampuan skill, terdidik, terlatih, sehat,” tambah Mendagri Tito.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri dalam mengendalikan harga beras. Menurutnya, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras masih fluktuatif.
Ia memaparkan, dari 100 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu pertama September 2025, jumlahnya bertambah menjadi 109 daerah pada minggu kedua. Meski begitu, jumlah daerah yang mengalami penurunan harga juga meningkat.
Tomsi menambahkan, terdapat 16 daerah yang sebelumnya menunjukkan perbaikan, namun kini kembali mengalami kenaikan harga. Untuk itu, ia meminta Pemda memperkuat koordinasi, menambah volume operasi pasar, serta aktif bekerja sama dengan Bulog.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan perkembangan harga pangan di berbagai daerah. Ia mengingatkan bahwa beras tetap menjadi komoditas yang perlu diwaspadai meski ada provinsi yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
“Ada komoditas yang perubahan IPH-nya rendah, tetapi level harganya sudah tinggi, sehingga konsumen pada saat membayar harga itu harganya pada level yang tinggi, yaitu komoditas beras dan minyak goreng,” jelas Amalia.
Dengan berbagai arahan tersebut, pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengendalikan inflasi sekaligus menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan nasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
(Sudirman Sija IGN)
Rilis
Humas Diskominfostandi Buol
