13 Oktober 2025

Dedi Mulyadi

Koordinator pusat cendekiawan sariksa pasundan, mendorong dirkrimsus polda jabar segera menetapkan oknum tersangka,indikasi kerugian uang negara permasalahan pembangunan Gedung RSUD jampang Kulon, IMG-20250609-WA0013

Koordinator pusat cendekiawan sariksa pasundan, mendorong dirkrimsus polda jabar segera menetapkan oknum tersangka,indikasi kerugian uang negara permasalahan pembangunan Gedung RSUD jampang Kulon,

Dedi Mulyadi 9 Juni 2025
Bandung Indoglobenewscom Zack Bodrex menegaskan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengacu...
Read More Read more about Koordinator pusat cendekiawan sariksa pasundan, mendorong dirkrimsus polda jabar segera menetapkan oknum tersangka,indikasi kerugian uang negara permasalahan pembangunan Gedung RSUD jampang Kulon,
Besok! Pemprov. Sulteng Tandatangani MoU Bersama Menteri PPMI, Siap Cegah Pekerja Migran Ilegal IMG-20250609-WA0018

Besok! Pemprov. Sulteng Tandatangani MoU Bersama Menteri PPMI, Siap Cegah Pekerja Migran Ilegal

Dedi Mulyadi 9 Juni 2025
Palu indoglobenews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Hal...
Read More Read more about Besok! Pemprov. Sulteng Tandatangani MoU Bersama Menteri PPMI, Siap Cegah Pekerja Migran Ilegal
Setelah Unggah Vidio Proses Anjing Dikuliti, Warga Sragen Diteror Hingga Data Pribadinya Disebar Melalui Medsos IMG-20250609-WA0008

Setelah Unggah Vidio Proses Anjing Dikuliti, Warga Sragen Diteror Hingga Data Pribadinya Disebar Melalui Medsos

Dedi Mulyadi 9 Juni 2025
SRAGEN INDOGLOBENEWS .com – Setelah menjadi perbincangan di medsos Aris Hantoro, warga Gondang, Sragen, menyampaikan permohonan maaf...
Read More Read more about Setelah Unggah Vidio Proses Anjing Dikuliti, Warga Sragen Diteror Hingga Data Pribadinya Disebar Melalui Medsos
Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengacu pada pasal 41 undang Undang nomor 31 tahun 1999,dan pasal 2 peraturan pemerintah Nomor. 71tahun 2000,tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian pengharagaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menyebutkan bahwa setiap rang.organisasi masyarakat atau lembaga Swadaya masyarakat, berhak mencari, mencari, memperoleh dan mberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran kepada penegak Hukum dan /atau komisi mengenai mengenai perkara Tindak pidana Korupsi. Adapun permasalahan di RSUD jampang kulon, di antaranya hasil temuan BPK RI keterlambatan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat inap lanjutan RSUD jampang kulon pada dinas kesehatan minimal sebesar Rp. 2.799,393,612,- kekurangan volume perkerjaan pembangunan gedung rawat inap RSUD jampangkulon pada dinas kesehatan sebesar Rp. 118,513,671,65,-kekurangan volume pekerjaan kontruksi pembangunan Gedung IPSRS RSUD Jampang kulon sebesar Rp. 43,979, 587,39,- dari temuan LHP BKPRI walaupun pihak rumah sakit bisa menunjukan surat Tanda setoran atau STS, tp perbuatan hukumnya sdh terjadi ujar Zack bodrex saat di konfirmasi di sekret bersama penguat anti korupsi jln Pudak bdg . Tuntutan sikap CSP segara dirkrimsus polda jabar menetapkan oknum tersangka, gubernur Jawa barat segera mencopot direktur RSUD jampang kulon tidak cermat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab 2.PA, KPA atau PPPK, direksi lapangan dan PPHP, konsultan pengawas dan penyedia hrs bertangung jawab dalam kegiatan tersebut IMG-20250609-WA0013

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengacu pada pasal 41 undang Undang nomor 31 tahun 1999,dan pasal 2 peraturan pemerintah Nomor. 71tahun 2000,tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian pengharagaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menyebutkan bahwa setiap rang.organisasi masyarakat atau lembaga Swadaya masyarakat, berhak mencari, mencari, memperoleh dan mberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran kepada penegak Hukum dan /atau komisi mengenai mengenai perkara Tindak pidana Korupsi. Adapun permasalahan di RSUD jampang kulon, di antaranya hasil temuan BPK RI keterlambatan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat inap lanjutan RSUD jampang kulon pada dinas kesehatan minimal sebesar Rp. 2.799,393,612,- kekurangan volume perkerjaan pembangunan gedung rawat inap RSUD jampangkulon pada dinas kesehatan sebesar Rp. 118,513,671,65,-kekurangan volume pekerjaan kontruksi pembangunan Gedung IPSRS RSUD Jampang kulon sebesar Rp. 43,979, 587,39,- dari temuan LHP BKPRI walaupun pihak rumah sakit bisa menunjukan surat Tanda setoran atau STS, tp perbuatan hukumnya sdh terjadi ujar Zack bodrex saat di konfirmasi di sekret bersama penguat anti korupsi jln Pudak bdg . Tuntutan sikap CSP segara dirkrimsus polda jabar menetapkan oknum tersangka, gubernur Jawa barat segera mencopot direktur RSUD jampang kulon tidak cermat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab 2.PA, KPA atau PPPK, direksi lapangan dan PPHP, konsultan pengawas dan penyedia hrs bertangung jawab dalam kegiatan tersebut

Dedi Mulyadi 9 Juni 2025
Read More Read more about Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengacu pada pasal 41 undang Undang nomor 31 tahun 1999,dan pasal 2 peraturan pemerintah Nomor. 71tahun 2000,tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian pengharagaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menyebutkan bahwa setiap rang.organisasi masyarakat atau lembaga Swadaya masyarakat, berhak mencari, mencari, memperoleh dan mberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran kepada penegak Hukum dan /atau komisi mengenai mengenai perkara Tindak pidana Korupsi. Adapun permasalahan di RSUD jampang kulon, di antaranya hasil temuan BPK RI keterlambatan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat inap lanjutan RSUD jampang kulon pada dinas kesehatan minimal sebesar Rp. 2.799,393,612,- kekurangan volume perkerjaan pembangunan gedung rawat inap RSUD jampangkulon pada dinas kesehatan sebesar Rp. 118,513,671,65,-kekurangan volume pekerjaan kontruksi pembangunan Gedung IPSRS RSUD Jampang kulon sebesar Rp. 43,979, 587,39,- dari temuan LHP BKPRI walaupun pihak rumah sakit bisa menunjukan surat Tanda setoran atau STS, tp perbuatan hukumnya sdh terjadi ujar Zack bodrex saat di konfirmasi di sekret bersama penguat anti korupsi jln Pudak bdg . Tuntutan sikap CSP segara dirkrimsus polda jabar menetapkan oknum tersangka, gubernur Jawa barat segera mencopot direktur RSUD jampang kulon tidak cermat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab 2.PA, KPA atau PPPK, direksi lapangan dan PPHP, konsultan pengawas dan penyedia hrs bertangung jawab dalam kegiatan tersebut
Isu Pengunduran Diri Massal Perangkat Desa Babakanjaya Menurut Kades Benno “Itu Tidak Benar, Semuanya Masih Aktif IMG-20250609-WA0004

Isu Pengunduran Diri Massal Perangkat Desa Babakanjaya Menurut Kades Benno “Itu Tidak Benar, Semuanya Masih Aktif

Dedi Mulyadi 9 Juni 2025
Sukabumi Indoglobenews.com – Kepala Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, E. Benno, menepis isu yang beredar...
Read More Read more about Isu Pengunduran Diri Massal Perangkat Desa Babakanjaya Menurut Kades Benno “Itu Tidak Benar, Semuanya Masih Aktif

You may have missed

IMG-20251012-WA0019

Camat Tangen Apresiasi Kades Ngrombo Bersama Warga Gotong Royong Bangun Gorong Gorong.

Dedi Mulyadi 12 Oktober 2025
IMG-20251012-WA0017

Polres Sragen Bongkar Jaringan Komplotan Spesialis Pencuri Skafolding Lintas Kabupaten, 9 Pelaku Ditangkap .

Dedi Mulyadi 12 Oktober 2025
IMG-20251012-WA0012

Pelantikan Pengurus Ranting NU, Bupati” Terus Bersinergi Wujudkan Masyarakat Berkualitas dan Berdayasaing”

Dedi Mulyadi 12 Oktober 2025
IMG-20251012-WA0008

Robby Isnan Abdillah Terpilih Jadi Ketua GP Ansor Sragen, Serukan Era Baru ‘Ekonomi Kader’

Dedi Mulyadi 12 Oktober 2025