SRAGEN INDOGLOBENEWS.COM – Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, menjadi salah satu Pilot Project Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah. Penetapan tersebut ditandai dengan kegiatan launching yang dilakukan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, di kawasan Sendang Clupak, Desa Mojopuro, Selasa (23/12/2025).
Launching Posyandu 6 SPM ini turut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, jajaran kepala OPD terkait dari Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen, serta puluhan kader posyandu setempat.
Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menyampaikan bahwa terdapat tiga kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi launching proyek penerapan Posyandu 6 SPM, yakni Kabupaten Sragen, Desa Manggis Kabupaten Wonosobo, dan Desa Kemiri Kabupaten Batang.
Menurutnya, ketiga lokasi tersebut telah menunjukkan kesiapan dengan enam layanan SPM yang didukung berbagai inovasi, mulai dari pojok baca, kebun gizi, pengelolaan sampah, program RTLH, jambanisasi, penyediaan air bersih, hingga layanan literasi.
“Inovasi di Sragen sangat luar biasa, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan rumah sakit dan dukungan penganggaran dari pemerintah daerah untuk penguatan kader,” ungkap Nawal.
Ia berharap seluruh posyandu di Jawa Tengah dapat belajar dari pilot project yang diluncurkan ini. Meski demikian, ia menekankan masih adanya pekerjaan rumah berupa registrasi posyandu yang belum terdaftar agar seluruh posyandu dapat segera melaksanakan pelayanan 6 SPM secara optimal.
“Ke depan, kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun target serta strata, agar penerapan 6 SPM dapat berjalan maksimal dalam beberapa tahun mendatang dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat,” pungkasnya.
Sementara Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, menegaskan bahwa launching ini bukanlah akhir, melainkan awal dari penerapan Posyandu 6 SPM secara berkelanjutan.
“Ini tidak berhenti di sini, ini adalah launching. Artinya kita memastikan bahwa posyandu benar-benar siap dan sudah berjalan. Teman-teman di lapangan juga berkomitmen untuk menjaga agar SPM tetap berjalan,” ujar Linda.
Linda menjelaskan, proses penyadaran telah dilakukan sejak November dan langsung ditindaklanjuti. Setelah arahan di tingkat provinsi, jajaran PMD bergerak cepat, termasuk terbitnya edaran Sekda kepada kepala desa untuk mendukung penguatan Posyandu 6 SPM, termasuk penambahan kader.
“Target kami pada 2026 seluruh posyandu di Kabupaten Sragen telah menerapkan 6 SPM. Saat ini progresnya sudah mencapai sekitar 90 persen. Ini membanggakan karena dilaksanakan dengan sangat cepat oleh para kader di lapangan,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa Posyandu 6 SPM hadir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih paripurna. Tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, sosial, perumahan rakyat, infrastruktur jalan dan permukiman.
“Kesehatan menjadi pintu masuk awal. Dengan penyadaran bersama, alhamdulillah posyandu di tingkat kabupaten maupun wilayah berjalan dengan baik. Pada Januari mendatang, kami juga akan menggelar lomba posyandu tingkat kabupaten sebagai bagian dari penguatan implementasi 6 SPM,” jelasnya.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Sragen juga terus diberikan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas kader. Seluruh posyandu kini telah dilengkapi dengan hotline pengaduan yang terhubung ke sekretariat kabupaten, sehingga layanan tetap berjalan meski di luar jam operasional.
Komitmen yang sama juga disampaikan Bupati Sigit yang mengatakan bahwa Pemkab Sragen terus bersinergi dengan TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah dalam menyukseskan seluruh agenda Posyandu 6 SPM. Pemkab Sragen memiliki program Desa Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terus diperkuat. Hingga tahun ini, tercatat 15 desa telah ditetapkan sebagai Desa Bebas RTLH.
“Karena Mojopuro menjadi lokasi launching, saya minta pemerintah desa mendata rumah tidak layak huni yang masih ada, termasuk milik penyandang disabilitas, agar dapat dimasukkan dalam program ke depan,” tegas Bupati.
Selain aspek perumahan, Bupati juga menekankan dukungan pada aspek sosial, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang seluruhnya terintegrasi dalam 6 SPM. Mojopuro diharapkan menjadi contoh sukses penerapan Posyandu 6 SPM bagi desa-desa lainnya.
“Lomba-lomba posyandu juga akan kami dorong dengan peningkatan hadiah, karena dampaknya besar untuk menggerakkan partisipasi dan semangat masyarakat,” pungkasnya.( Eny )
