
Sukabumi Indoglobenews.com – Proyek pengaspalan sandsheet di Kampung Sampora, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, meski pengerjaan baru saja selesai beberapa waktu lalu, kondisi jalan yang diaspal sudah tampak bermasalah. Permukaan aspal terlihat rontok dan bergelombang, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pelaksanaan proyek tersebut.
Sejak awal, masyarakat sekitar sebenarnya sudah memberikan masukan agar pengerjaan dilakukan dengan serius dan sesuai standar teknis. Mereka berharap hasil pembangunan dapat bertahan lama dan bermanfaat bagi mobilitas warga. Namun, masukan itu seolah tak digubris pihak pelaksana proyek, yakni CV Widia Utama.

Pantauan tim wartawan di lapangan menunjukkan, kontur jalan yang kini dilapisi aspal sebelumnya sudah diperkuat dengan rabat beton melalui program Dana Desa. Ironisnya, hasil pengerjaan terbaru justru terkesan kurang maksimal. Proses pemadatan aspal terlihat lemah, sehingga permukaan jalan menjadi tidak rata dan mudah rusak.
“Kalau dilihat langsung, kualitasnya memang kurang. Baru beberapa waktu selesai, tapi aspalnya sudah bergelombang,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu (3/9/2025).
Ia menambahkan, masyarakat sangat menyayangkan pengerjaan proyek yang diduga dilakukan asal-asalan. Padahal setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dalam jumlah besar. “Sangat disayangkan, uang negara habis, tapi hasilnya tidak bisa dinikmati lama. Pembangunan jalan seharusnya memberi manfaat, bukan justru menambah masalah,” keluhnya.

Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pelaksanaan proyek tidak mengikuti standar kualitas yang seharusnya. Dokumentasi foto di lapangan memperlihatkan dengan jelas permukaan aspal yang retak, rontok, dan tidak rata.
Sejumlah pihak berharap instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun aparat pengawas pembangunan, segera turun tangan mengevaluasi proyek tersebut.
Transparansi penggunaan anggaran dan tanggung jawab kontraktor pelaksana harus dikedepankan agar kejadian serupa tidak terus berulang di desa-desa.
Masyarakat Bojong Raharja pun kini menunggu langkah tegas pemerintah untuk memastikan kualitas pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya sekadar formalitas proyek yang menghabiskan anggaran negara. (Ze)