SRAGEN INDOGLOBENEWS.COM – Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD terus mengalir. Tokoh masyarakat Sragen, Sri Wahono, mengecam keras sikap DPC Gerindra Sragen yang mendukung wacana tersebut, dan menyebutnya sebagai upaya sistematis untuk mengebiri kedaulatan rakyat demi kepentingan elit politik.
Menurut Sri Wahono, alasan efisiensi anggaran yang didengungkan partai politik hanyalah “topeng” untuk menutupi hasrat penguasaan kekuasaan secara transaksional. Sri Wahono menegaskan bahwa mencabut hak pilih langsung rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi yang sangat nyata.
Dia mengingatkan bahwa Pilkada langsung adalah salah satu capaian terbesar reformasi yang memastikan mandat kepemimpinan datang dari rakyat, bukan dari lobi-lobi di ruang gelap. “Mengembalikan Pilkada ke DPRD itu seperti memutar jarum jam ke era Orde Baru. Ini bukan efisiensi, ini adalah perampokan hak politik warga secara terang-terangan,” tegas Sri Wahono saat ditemui, Jumat (2/1/2026)
Kritik tajam Wahono juga menyasar logika Gerindra yang menyebut Pilkada DPRD akan menekan korupsi. Sebaliknya, ia menilai sistem perwakilan justru akan menyuburkan politik transaksional yang jauh lebih berbahaya karena terjadi di bawah meja antara calon kepala daerah dan segelintir politisi elit.
“Jangan naif. Jika pemilihan di tangan DPRD, ‘uang mahar’ dan negosiasi jabatan justru akan semakin kental. Rakyat tidak bisa mengawasi apa yang terjadi di dalam gedung dewan. Ini justru membuka pintu lebar bagi korupsi berjamaah yang lebih sulit dilacak karena dilakukan oleh lingkaran elit yang saling mengunci,” lanjutnya.
Logika bahwa rakyat “belum siap” atau “biaya sosial terlalu tinggi” dipatahkan oleh Wahono. Menurutnya, masyarakat Sragen saat ini sudah jauh lebih cerdas dalam memilah pemimpin. Menghilangkan hak pilih langsung justru akan memperlebar jarak (gap) antara kepala daerah dengan konstituennya.
Jika dipilih DPRD, kepala daerah hanya akan merasa bertanggung jawab kepada partai, bukan kepada rakyat kecil di pelosok desa. Apatisme Publik, Masyarakat akan merasa tidak memiliki keterikatan dengan pemimpinnya karena merasa suara mereka tidak lagi berharga.
Kebijakan daerah nantinya berisiko hanya menguntungkan kelompok elit yang memberi mandat di DPRD. “Rakyat Sragen sudah dewasa dalam berdemokrasi. Jangan gunakan alasan anggaran untuk menjauhkan rakyat dari pemimpinnya. Pemimpin yang lahir dari rahim DPRD akan kehilangan legitimasi moral di mata publik karena mereka bukan pilihan hati nurani rakyat, melainkan hasil kesepakatan politik di atas kertas,” tutup Wahono dengan nada getir.( Bisry )
