Sukabumi, Indoglobe news.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PAN, Edi Sudrajat, melaksanakan kegiatan reses ketiga atau terakhir dalam masa sidang tahun ini yang dilaksanakan di RaiRaka Resto Desa pesawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, pasa Jum’at (06/02/2026).
Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang masih didominasi kebutuhan dasar.
Dalam keterangannya, Edi Sudrajat menyampaikan bahwa aspirasi warga tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan prasarana penunjang aktivitas masyarakat.
“Alhamdulillah, aspirasi yang disampaikan masyarakat sudah saya dengarkan dan catat untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan dinas terkait,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam reses tersebut adalah penonaktifan sekitar 164 ribu kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh BPJS yang dikoordinasikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Menanggapi hal itu, Edi mengaku prihatin.
“Saya miris melihat angka yang cukup besar itu. Saya yakin mereka adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan. Kita akan coba cross-check dan monitor langsung ke Dinas Kesehatan untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Ia menjelaskan, penonaktifan tersebut kemungkinan terjadi karena adanya jeda penggunaan layanan dalam beberapa bulan, sehingga dianggap tidak aktif dan dialihkan. Namun demikian, menurutnya pemerintah daerah harus menyiapkan langkah antisipasi agar masyarakat tetap terlindungi.
Terkait kondisi efisiensi anggaran, Edi mendorong optimalisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi.
“Kita dorong produktivitas dana CSR. Perusahaan punya kewajiban sosial, dan jika disinergikan dengan program pembangunan daerah, ini bisa sangat membantu,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keberadaan forum CSR yang telah dibentuk beberapa tahun lalu. Dari data yang ada, jumlah perusahaan di Kabupaten Sukabumi hampir mencapai seribu, namun yang tergabung dalam forum baru ratusan, dan yang aktif berkontribusi masih terbatas.
“Ini perlu kita maksimalkan. Jangan hanya aktif dalam pelaporan, tapi juga dalam realisasi bantuan, terutama untuk pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Edi berharap, melalui penguatan forum CSR, kekurangan pembangunan akibat keterbatasan anggaran pemerintah dapat ditutupi.
“Dengan efisiensi anggaran yang cukup besar, tentu pembangunan tidak bisa maksimal. Maka pola bantuan melalui CSR ini diharapkan bisa membantu program pemerintah daerah, khususnya infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(Y. Herdiansyah).
