Bandung Barat Indoglobe News-
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan puluhan pejabat di lingkungan pemerintahan, Senin (27/4/2026).
Langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi dan peningkatan kinerja aparatur.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis turut diisi, mulai dari Pejabat Tinggi Pratama, administrator, jabatan fungsional, hingga kepala sekolah. Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menyebutkan bahwa total pejabat yang dilantik meliputi dua pejabat administrator, 17 pejabat fungsional, 26 CPNS yang resmi diangkat menjadi PNS, serta 23 kepala sekolah.
Menurut Asep, rotasi dan pengangkatan ini merupakan langkah konkret untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan pentingnya adaptasi cepat bagi para pejabat yang baru dilantik agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
“Seluruh pejabat yang dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan tugasnya masing-masing. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas, dan koordinasi antar perangkat daerah perlu diperkuat,” ujar Asep.
Namun demikian, di tengah pelantikan tersebut, masih terdapat lima jabatan kepala dinas setingkat eselon II yang belum terisi. Posisi tersebut mencakup Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Bapenda, Dinas Pendidikan, serta DPMPTSP. Meski jabatan Kepala DPMPTSP telah diisi oleh Hendra Trismayadi, pergeseran tersebut justru meninggalkan kekosongan di posisi lain, yakni Kepala Inspektorat.
“Secara jumlah tetap lima yang kosong karena ada pergeseran jabatan. Ini yang akan segera kita tindak lanjuti,” jelasnya.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemkab Bandung Barat akan segera membuka seleksi terbuka (open bidding) yang dikoordinasikan oleh BKPSDM sesuai ketentuan yang berlaku. Asep menargetkan seluruh jabatan strategis tersebut dapat terisi dalam kurun waktu maksimal tiga bulan.
Selain jabatan eselon II, sejumlah posisi eselon III dan IV juga masih belum terisi. Pemerintah daerah memastikan proses pengisian dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesionalitas calon pejabat.
Saat ini, tahapan open bidding masih berada pada proses administrasi dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi serta diajukan ke pemerintah pusat. Pemkab Bandung Barat berharap seluruh struktur organisasi dapat segera lengkap agar pelayanan publik di berbagai sektor semakin efektif dan maksimal.
(urip Kusnadi)
