SRAGEN INDOGLOBENEWS.COM – Aktivis Gerakan Pembaharuan Sragen Soroti Musrenbang 2026, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) Kabupaten Sragen, Dwiyanto, menyanggah kritik dari pegiat Gerakan Pembaharuan Sragen (GPS), Andang Basuki, yang menyebut pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hanya bersifat seremonial.
Kepala Baperinda Sragen Dwiyanto menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah strategis yang melibatkan seluruh stakeholder untuk memetakan prioritas pembangunan, terutama dalam percepatan pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Sragen.
Dwiyanto dalam keterangannya menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan di Sragen dilakukan berbasis data indikator yang jelas, dengan fokus pada desa-desa kategori Prioritas 1 (P1).
“Untuk tahun 2027, ada sekitar 70 desa P1 yang menjadi sasaran. Beberapa di antaranya sudah mulai mendapatkan ‘terapi’ atau intervensi program tahun ini, sehingga nantinya fokus bisa bergeser ke desa lain yang belum tersentuh,” tegasnya .
Dwiyanto merinci bahwa program-program pro-kemiskinan seperti pemberian seragam gratis, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penyediaan akses internet di desa-desa akan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2027.
Menanggapi isu pemangkasan anggaran akibat berkurangnya dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 259 miliar, Dwiyanto memastikan belanja program untuk masyarakat, khususnya kemiskinan, tidak akan di kepras secara drastis.
Untuk anggaran khusus pengentasan kemiskinan itu diproyeksikan di atas Rp 200 miliar. Meski ada efisiensi, yang kami kurangi adalah belanja operasi seperti Alat Tulis Kantor (ATK), BBM, dan pengadaan kendaraan dinas. Belanja program untuk rakyat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% pada tahun 2027 (saat ini posisi Sragen di 37%), pihak Baperinda tengah melakukan simulasi agar pergeseran anggaran tersebut tidak mengganggu pelayanan publik.
Meskipun dalam Musrenbang di Pendopo aspirasi didominasi oleh masalah infrastruktur fisik, Dwiyanto menyebutkan bahwa masyarakat masih memiliki ruang untuk memberikan masukan melalui Rencana Kerja (Renja) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Proses ini masih berjalan hingga awal Juni untuk menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) final. Kami sangat terbuka jika ada masukan tambahan terkait penanganan kemiskinan, tentunya dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya ( wah )
