JAKARTA —Indoglobe News.com Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk segera menangkap peluang program perluasan akses keuangan dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo( sapaan akrab Bowo), usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum nasional tersebut, TPAKD yang telah terbentuk di seluruh daerah diposisikan sebagai jalur utama untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan. Pemerintah Daerah (Pemda) diproyeksikan dapat bertindak sebagai penjamin (guarantor) bagi warga setempat yang mengajukan permohonan kredit finansial ke Himbara (Himpunan Bank Negara).
Langkah-langkah strategis pembiayaan rakyat yang disepakati mencakup beberapa poin utama:
Perluasan Penyaluran Kredit: Penyaluran kredit untuk masyarakat akan dibuat lebih masif dan menjangkau berbagai wilayah.
Peningkatan Alokasi Anggaran: Penyaluran kredit yang pada tahun 2026 mencapai lebih dari Rp54 triliun ditargetkan melonjak drastis hingga Rp400 triliun pada tahun 2027. Alokasi ini diperuntukkan bagi petani, nelayan, pedagang, peternak, pelaku UMKM, serta masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah, dengan prioritas kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Perlindungan dari Lintah Darat: Pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi kemudahan akses finansial resmi agar warga terhindar dari jeratan rentenir atau pinjaman ilegal.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Buol menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera menindaklanjutinya di tingkat daerah demi kesejahteraan warga Buol.
“Pemda Buol akan gerak cepat menangkap peluang ini demi masyarakat Buol. Kita akan bersinergi dengan semua lembaga keuangan dan Himbara untuk membantu kemudahan masyarakat mendapatkan akses keuangan, baik berupa bantuan, hibah, maupun pinjaman,” ujar Bupati Buol
(Sudirman Sija, ING)
Rilis
Humas Kominfo Buol
