BANDUNG BARAT Indoglobe News– DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Perubahan regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan pasar modern dengan keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya warung tradisional serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat.
Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, menegaskan bahwa keberadaan pasar modern harus diatur secara proporsional. Penentuan lokasi minimarket, supermarket, hingga pusat perbelanjaan perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Menurutnya, jangan sampai ekspansi usaha berskala besar justru menghambat perkembangan pedagang kecil yang selama ini menjadi bagian penting penggerak ekonomi masyarakat.
“Melalui Perda ini, kami berharap ekonomi kerakyatan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Harus ada pengaturan pasar modern, baik dari sisi lokasi maupun keberadaannya, agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, warung tradisional, dan UMKM di daerah,” ujar Asep Dedi.
Selain pengaturan lokasi, DPRD KBB juga mendorong adanya kewajiban kemitraan antara pasar modern dengan pelaku UMKM lokal. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah memberikan kesempatan kepada produk unggulan daerah untuk dipasarkan melalui jaringan minimarket yang beroperasi di wilayah Bandung Barat.
Asep Dedi berharap, keberadaan minimarket tidak hanya menjadi pusat perdagangan produk perusahaan besar, tetapi juga mampu membuka peluang pemasaran bagi hasil produksi masyarakat setempat.
“Yang paling penting adalah bagaimana pasar modern juga melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Minimarket yang beroperasi di Bandung Barat diharapkan dapat mengakomodasi produk-produk lokal agar memiliki kesempatan masuk ke jaringan pemasaran dan penjualan mereka,” ungkapnya.
Dalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan tersebut, terdapat sejumlah penyesuaian penting. Di antaranya persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola swasta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja setempat, serta dampaknya terhadap pasar yang telah beroperasi.
Pengaturan jam operasional toko swalayan juga menjadi salah satu materi pembahasan, termasuk ketentuan khusus pada hari besar keagamaan dan hari libur nasional.
Di bidang perizinan, rancangan perubahan Perda turut menyesuaikan mekanisme melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pasar rakyat. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengutamakan keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah setempat dalam penyelenggaraan usaha minimarket.
Sementara dari aspek pengawasan, pengaturan akan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Penyesuaian sanksi administratif juga disiapkan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan dalam regulasi tersebut.
Melalui perubahan Perda ini, DPRD KBB berharap tercipta iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berimbang. Pertumbuhan pasar modern diharapkan tetap berjalan, namun tidak mengesampingkan keberadaan pasar rakyat, warung tradisional, serta UMKM lokal.
Dengan demikian, penataan perdagangan di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi, tetapi juga mampu memperluas kesempatan usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
