BANDUNG Barat Indoglobe News-DPRD Kabupaten Bandung Barat mendapat pembekalan langsung dari KPK RI untuk memperkuat fungsi anggaran dan pengawasan.
Kegiatan Rapat Kerja bertajuk “Pencegahan Korupsi dalam Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Daerah” digelar Senin (31/8/2026) di Ruang Badan Anggaran DPRD KBB.
Hadir pimpinan dan anggota DPRD, TAPD, Inspektorat, serta Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Arief Nurcahyo.
Anggota DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan sinergi legislatif dan eksekutif adalah kunci. Menurutnya, anggaran harus menjawab persoalan nyata warga seperti darurat sampah, rumah tidak layak huni, dan hasil reses anggota dewan.
“Penganggaran ini harus tepat sasaran. Pokok-pokok pikiran DPRD dari masyarakat jangan sampai hanya jadi dokumen, tapi benar-benar dieksekusi,” kata Pither.
Tantangan: 63% Pendapatan dari Transfer
Dalam pemaparannya, Arief Nurcahyo menyoroti kondisi keuangan KBB yang masih rentan. Lebih dari 63% pendapatan daerah berasal dari dana transfer pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah masih minim.
Kondisi itu menuntut pemerintah daerah dan DPRD lebih selektif dalam menentukan program.
“Ruang fiskal kita kecil. Jadi harus dipastikan setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada pembangunan KBB,” ujar Arief.
Ia juga mengingatkan potensi rawan korupsi ada di belanja hibah dan pengadaan barang jasa. Karena itu, setiap anggaran harus punya dasar hukum, proposal jelas, dan output yang terukur.
“Input jelas, output jelas, outcome-nya harus dirasakan masyarakat. Jangan hanya selesai administrasi,” tegasnya.
Arief menekankan DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Namun tetap menjaga integritas dan menghindari benturan kepentingan.
Komitmen Bersama
Pimpinan DPRD menutup kegiatan dengan komitmen bersama. Ke depan, proses perencanaan dan penganggaran di KBB akan dibuat lebih transparan, akuntabel, dan berbasis prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
“Pembekalan ini jadi pengingat. APBD bukan hanya soal angka, tapi soal kebermanfaatan untuk rakyat Bandung Barat,” pungkas pimpinan DPRD.
(Barep mahesa 127)
