- Perubahan APBD 2026 KBB Disetujui, DPRD Soroti Defisit dan Penurunan Anggaran Pendidikan
BANDUNG BARAT Indoglobe News– Delapan fraksi di DPRD KBB menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk lanjut ke pembahasan Banggar. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Senin (21/9/2026).
Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, PKB, PDIP, PAN, Demokrat, dan NasDem kompak setuju. Namun DPRD memberikan 9 catatan strategis yang wajib diperhatikan Pemkab Bandung Barat.
1. Jaga Konsistensi Perencanaan
Setiap pergeseran anggaran harus punya dasar jelas, target terukur, lokasi tepat, dan siap eksekusi. Jangan sampai RKPD, KUA-PPAS, dan Raperda tidak sinkron.
2. Waspadai Defisit
Pendapatan naik Rp25,39 M menjadi Rp3,162 T, tapi Belanja membengkak Rp169,07 M menjadi Rp3,368 T. Akibatnya defisit Rp205,68 M yang akan ditutup SiLPA 2025. DPRD minta Pemda jaga keberlanjutan fiskal.
3. PAD Naik, Layanan Harus Naik
Kenaikan PAD Rp13,49 M dari BLUD kesehatan harus dibarengi mutu layanan. Pemda didorong digitalisasi penerimaan, optimalisasi aset, dan beresin BUMD.
4. Efisiensi Jangan Ganggu Pelayanan
DPRD minta rincian pengurangan Belanja Pegawai Rp306,74 M, kenaikan Belanja Barang/Jasa Rp253,12 M, dan Hibah Rp78,66 M. Efisiensi 10-15% jangan korbankan hak pegawai dan layanan dasar.
5. Pendidikan Jangan Dipotong
Anggaran Disdik turun Rp23,80 M jadi sorotan. DPRD minta ada mitigasi agar kualitas pendidikan tidak anjlok. Bansos harus tepat sasaran, UMKM dan petani diperkuat.
6. Belanja Modal Harus Transparan
Kenaikan Belanja Modal Rp87,70 M menjadi Rp270,38 M dan BanKeu Desa Rp52,25 M wajib ada matriks transparan penerima dan peruntukan. Cegah ketimpangan wilayah dan double funding.
7. Sampah dan Bencana Jadi Prioritas
Pengelolaan sampah, sanitasi, dan drainase harus optimal. BTT Rp29,98 M harus sesuai peta rawan bencana.
8. Bongkar Isi SiLPA
SiLPA Rp205,68 M harus dirinci. Mana dana terikat dan mana dana bebas, agar tidak ada penumpukan anggaran tiap tahun.
9. Kerja Cepat, Waktu Mepet
Sisa waktu hingga 31 Desember 2026 terbatas. OPD dituntut kerja cepat, akuntabel, tindaklanjuti temuan BPK, dan jaga kualitas.
“Setiap rupiah uang rakyat harus transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Bandung Barat,” tegas perwakilan fraksi. Sikap akhir akan ditentukan setelah jawaban Bupati dan pembahasan di Komisi dan Banggar.(Urip kusnadi81)
