Sukabumi Indoglobe news
Jajaran Wartawan untuk Indonesia (JWI) Sukabumi Raya menilai berbagai persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukabumi perlu mendapat perhatian serius dan evaluasi terbuka dari pemerintah daerah.
Kritik ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan setiap rupiah uang publik dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu persoalan yang patut dipertanyakan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan sektor ekonomi lainnya yang sangat besar. Namun, potensi tersebut harus diikuti dengan strategi pengelolaan yang konkret, transparan, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
JWI juga menyoroti pengalokasian anggaran hibah kepada sejumlah institusi vertikal. Bukan berarti seluruh hibah tersebut bermasalah, tetapi pemerintah daerah perlu membuka informasi secara transparan mengenai dasar pemberian, besaran anggaran, penerima, tujuan penggunaan, serta pertanggungjawabannya.
Uang rakyat tidak boleh berhenti pada angka dalam dokumen anggaran. Masyarakat berhak mengetahui manfaat nyata yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah.
HGU Mati Jangan Sekadar Menjadi Wacana
Persoalan lain yang hingga kini terus menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan sejumlah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir masa berlakunya dan belum terlihat penyelesaian konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat.
JWI mempertanyakan sejauh mana langkah pemerintah daerah bersama instansi berwenang dalam melakukan pendataan, koordinasi, penertiban, serta mendorong kepastian status dan pemanfaatan tanah-tanah tersebut.
Persoalan tanah tidak boleh hanya menjadi bahan rapat, forum diskusi, ataupun pernyataan politik. Masyarakat membutuhkan kepastian dan langkah nyata, bukan sekadar janji penyelesaian.
Anggaran Besar, Kualitas Pembangunan Dipertanyakan
JWI juga menerima dan mencermati berbagai keluhan mengenai sejumlah pekerjaan pembangunan yang secara kasatmata dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Jika benar terdapat pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai spesifikasi, maka pertanyaannya sederhana:
Di mana konsultan pengawas? Di mana KPA? Di mana PPK? Di mana fungsi pengawasan perangkat daerah?
Pengawasan proyek bukan hanya persoalan administrasi untuk melengkapi dokumen pencairan anggaran. Pengawasan seharusnya memastikan pekerjaan benar-benar sesuai kontrak, spesifikasi teknis, volume, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
Jangan sampai pembangunan hanya terlihat selesai secara administratif, tetapi secara kualitas justru menyisakan persoalan.
Jangan Sampai APBD Hanya Menjadi Arena Perebutan Anggaran dan Jabatan
Yang lebih memprihatinkan apabila energi pemerintahan justru lebih banyak tersedot pada perubahan anggaran, perebutan porsi program, kepentingan kelompok, serta kompetisi mendapatkan jabatan, sementara persoalan mendasar masyarakat belum mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Pemerintahan seharusnya bekerja berdasarkan target, program, indikator keberhasilan, dan hasil yang dapat diukur, bukan sekadar siapa mendapatkan apa dan siapa menduduki posisi apa.
JWI mempertanyakan, apa sebenarnya prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi hari ini?
Apakah persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan tanah, peningkatan PAD, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik benar-benar menjadi prioritas?
Atau justru pemerintah terlalu sibuk dengan persoalan internal birokrasi dan politik kekuasaan?
JWI Mendorong Evaluasi Menyeluruh
JWI Sukabumi Raya mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, khususnya terhadap:
- Optimalisasi PAD dan pengelolaan seluruh potensi daerah.
- Transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah.
- Penyelesaian konkret persoalan HGU yang telah berakhir.
- Pengawasan kualitas seluruh pekerjaan konstruksi pemerintah.
- Optimalisasi fungsi KPA, PPK dan konsultan pengawas.
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang anggarannya besar tetapi manfaatnya belum jelas.
- Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran publik.
- Penguatan pengawasan internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan APBD.
JWI menegaskan bahwa kritik ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepedulian terhadap Kabupaten Sukabumi, bukan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan.
Namun, pemerintah juga harus memahami bahwa kritik masyarakat tidak boleh dianggap sebagai gangguan. Justru kritik adalah alarm agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai menyusun anggaran dan membagi jabatan.
Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu memastikan anggaran menjadi pembangunan, pembangunan menjadi manfaat, dan kebijakan benar-benar menjadi solusi.
Jabatan akan berganti. Anggaran akan selesai. Proyek akan berakhir. Tetapi pertanggungjawaban terhadap uang rakyat dan masa depan masyarakat Kabupaten Sukabumi akan tetap melekat kepada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.
JWI Sukabumi Raya — Mengawal, Mengkritisi, dan Mengawasi untuk Kepentingan Masyarakat.
( Pardi IGN )
