BANDUNG, Indoglobenews – Mengingat banyaknya kekayaan warisan budaya yang dimiliki di setiap daerah di Jawa Barat, DPRD Jabar menilai sinkronisasi berkaitan kebijakan yang sedang dibahas Panitia Khusus XII DPRD Provinsi Jawa Barat tentang pemajuan kebudayaan Jabar, sangat penting. Hal ini akhirnya dikonsultasikan dengan Kementerian Kebudayaan RI.
Kunjungan Ketua DPRD bersama Pimpinan dan anggota Pansus XII DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Konsultasi dan Sinkronisasi Kebijakan Terkait Upaya Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Barat. Pansus XII diterima langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon di ruang rapat Kementerian Kebudayaan RI DKI Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, kehadiran Pansus XII bertujuan meminta arahan dari Menteri Kebudayaan terkait penyelarasan antara Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan Ranperda Prakarsa DPRD tentang Pemajuan Kebudayaan di Jawa Barat.
Lanjutnya, sinkronisasi regulasi tersebut penting agar arah kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan nasional sehingga pelaksanaan program pemajuan kebudayaan di Jabar dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
“Arah kebijakan tentang kebudayaan ini tidak terlepas dari kewenangan pusat. Dalam hal ini kementerian kebudayaan berperan penting mengenai peraturan dan perundang-undangannya untuk diadaptasikan di Jawa Barat,” ujar Buky.
Ia menambahkan, DPRD Jabar melalui Pansus XII berharap dukungan dari kementerian kebudayaan dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap sektor kebudayaan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Jawa Barat memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat besar. Karena itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar potensi budaya tersebut dapat terus dilestarikan sekaligus dikembangkan,” imbuh Buky.
Sementara itu, Ketua Pansus XII DPRD Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin menegaskan, sektor kebudayaan harus menjadi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Jawa Barat.
Melalui pembahasan ranperda ini, kata Ahab, pihaknya ingin memastikan kebudayaan mendapatkan perhatian serius termasuk melalui dukungan dan intervensi kebijakan pemerintah pusat.
“Kami berharap kementerian kebudayaan dapat ikut mengawal keberlangsungan kebudayaan di Jawa Barat sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah,” ujar Ahab. (ZL/IGN Jabar)
