Sukabumi, Indoglobe news
Persoalan pendataan desil, penyaluran bantuan sosial, akses layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), serta kebutuhan infrastruktur menjadi aspirasi utama warga dalam Reses Ketiga Tahun Sidang 2026 Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Edi Sudrajat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Cibuntu RT 02 RW 04, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Senin (26/10/2026). Selain menyampaikan keluhan, warga juga mengusulkan perhatian terhadap jalan setapak, kebutuhan kelompok masyarakat, dan potensi pariwisata di wilayahnya.
H. Edi Sudrajat menyampaikan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai skala prioritas dan kewenangan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa. Aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama masalah kesehatan, jalan setapak, serta kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat,” ungkapnya.
Persoalan Desil dan Bantuan Sosial Jadi Keluhan Utama
Salah satu keluhan yang banyak disampaikan warga berkaitan dengan pendataan desil yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial. Masih terdapat masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi belum mendapatkannya. Sebaliknya, ada pula warga yang dipertanyakan kelayakannya sebagai penerima bantuan.
Menurut H. Edi Sudrajat, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait agar data masyarakat lebih akurat dan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran.
“Kami berharap persoalan ini bisa segera diperbaiki. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menerima, sementara yang tidak sesuai kriteria malah mendapatkannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan komunikasi dengan pihak terkait, perbaikan data diharapkan dapat dilakukan secara bertahap melalui verifikasi dan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Akses Pelayanan Kesehatan dan UHC Perlu Diperkuat
Persoalan Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi perhatian warga. H. Edi Sudrajat menilai, pemenuhan target cakupan kesehatan harus diiringi kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, masih terdapat warga yang menghadapi kendala ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, diperlukan langkah konkret agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya di rumah sakit, khususnya rumah sakit milik pemerintah. Komitmen pelayanan kesehatan, kata dia, harus didukung regulasi dan mekanisme administrasi yang jelas agar dapat diterapkan secara konsisten.
H. Edi Sudrajat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait memperkuat koordinasi dan mencari solusi atas berbagai kendala pelayanan kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Infrastruktur dan Kebutuhan Warga
Selain desil, bantuan sosial, dan kesehatan, warga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan jalan setapak serta kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat.
H. Edi Sudrajat menilai, pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian apabila berkaitan dengan kebutuhan dasar dan aktivitas sehari-hari warga. Potensi pariwisata di wilayah tersebut juga dinilai perlu dikembangkan agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ia menegaskan, seluruh usulan akan dipelajari dan diperjuangkan sesuai prioritas pembangunan serta kemampuan pemerintah daerah.
Aspirasi Akan Ditindaklanjuti
Melalui Reses Ketiga Tahun Sidang 2026, H. Edi Sudrajat berharap aspirasi warga Desa Pasawahan tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata.
Reses menjadi sarana bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung kondisi masyarakat, mengidentifikasi persoalan, serta menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah.
Ia memastikan aspirasi mengenai infrastruktur, kesehatan, pendataan desil, dan bantuan sosial akan menjadi bahan koordinasi serta pembahasan sesuai skala prioritas dan kewenangan pemerintah daerah. Masyarakat pun berharap hasil reses tersebut dapat menghasilkan perbaikan nyata bagi kesejahteraan warga dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi.
(Y.Herdiansyah)
