
PALI, indoglobenews.com19 September 2026 — Pengakuan Inspektorat Kabupaten PALI bahwa Kepala Desa Spantan Jaya telah melakukan penyetoran kembali (stor balik) dan ditemukan adanya kekurangan volume serta ketidaksesuaian lain bukanlah tanda berakhirnya persoalan. Justru sebaliknya — temuan tersebut wajib ditindaklanjuti secara hukum, dan stor balik tidak otomatis menghapus tanggung jawab pidana yang melekat.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Inspektorat PALI selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban menyerahkan berkas ke Aparat Penegak Hukum jika ditemukan indikasi kerugian negara, terlebih jika ada unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang.
Ass.Adv. ERI WIDOSEN, C.Pfw., C.Mdf., C.Ftax.
Koordinator Wilayah Sumatera Selatan — PBH Feradi WPI
“Kami mencatat: ada temuan, ada kekurangan, ada yang disetorkan kembali. Ini membuktikan laporan masyarakat benar. Namun kami tegaskan tegas: stor balik bukan karpet penutup kebenaran. Pasal 4 UU Tipikor No. 31/1999 menegaskan: pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pelakunya. Jika kekurangan volume terjadi karena kelalaian berat, apalagi sengaja — Inspektorat PALI wajib melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri PALI untuk ditindak lanjut. Jangan biarkan persoalan dianggap selesai hanya karena uang dikembalikan setelah ketahuan.”
DOUGLAS TOMBING, S.H.Selaku
Penasihat Hukum
“SKB 3 Lembaga memang memberi kesempatan penyelesaian administratif dalam batas waktu 60 hari, tetapi itu bukan hak mutlak untuk menutup perkara. Inspektorat PALI wajib memeriksa: apakah seluruh kekurangan sudah dikembalikan? Apakah ada unsur kesengajaan, manipulasi, atau pemberian keuntungan kepada pihak tertentu? Jika ada indikasi itu — berkas wajib diserahkan ke Kejaksaan PALI. Kejaksaan pun berkewajiban meneliti: apakah perbuatan itu memenuhi unsur pidana korupsi atau tidak. Diam saja berarti melalaikan kewajiban hukum.”
DASAR HUKUM & TUNTUTAN
- Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 — Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pelaku
- SKB Mendagri–Jaksa Agung–Kapolri — Jika tidak selesai dalam 60 hari atau ada unsur pidana, wajib dilimpahkan ke APH
- Tugas Inspektorat — Menyusun LHP, menetapkan nilai kerugian, memantau pengembalian, melaporkan ke Bupati & menyerahkan ke APH jika ada indikasi pidana
- Tugas Kejaksaan — Menerima berkas, meneliti, melakukan penyelidikan/penyidikan jika cukup bukti
Maka kami mendesak:
1. Inspektorat PALI segera mempublikasikan LHP lengkap — berapa nilai kekurangan, kegiatan apa saja yang tidak sesuai, berapa yang sudah disetor, dan berapa yang belum
2. Periksa apakah stor balik sudah menutup seluruh kerugian atau masih ada sisa
3. Telusuri apakah ada unsur kesengajaan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang — jika ada, serahkan berkas ke Kejaksaan Negeri PALI
4. Kejaksaan Negeri PALI wajib menerima dan meneliti berkas tersebut, tidak boleh menolak atau mengabaikan
5. Bupati PALI wajib memantau proses ini dan memastikan tidak ada perlindungan terhadap pihak yang bertanggung jawab
6. Berikan jawaban transparan kepada publik — jangan biarkan proses ini berjalan tertutup dan dirahasiakan
“Keadilan tidak bisa dibayar lunas hanya dengan uang yang dikembalikan setelah ketahuan. Proses hukum harus berjalan. Rakyat berhak tahu siapa yang salah, berapa kerugiannya, dan apakah ada pertanggungjawaban pidana. Kami akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas,” tegas kedua penasihat hukum (Eri).
