Indoglobenews, Kota Cimahi – “Kesiapan Pos Pelayanan Kesehatan di Rest Area KM 125 Kota Cimahi berjalan optimal dalam mendukung pelayanan masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026,” ucap Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah, belum lama ini.
Menurutnya, keberadaan pos pelayanan kesehatan di titik strategis seperti rest area memiliki peran penting, terutama dalam mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan bagi para pemudik.
“Dari sisi personel, kesiapan sudah cukup optimal dengan adanya kolaborasi antara tenaga kesehatan, ambulans yang siaga, hingga dukungan dari rumah sakit rujukan. Dan alhamdulillah tim yang bertugas sudah sangat siap dan solid, mulai dari tenaga kesehatan di pos, ambulans yang standby, hingga dukungan rumah sakit yang telah dipersiapkan secara kolaboratif,” ujar Siti Muntamah.
Namun saat menyoroti menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana, menurutnya perlu mendapat perhatian. Ia menilai ruang pelayanan yang tersedia saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung kenyamanan, terutama terkait aspek privasi bagi pasien.
Selain itu, keberadaan berbagai unsur petugas di lokasi yang sama, seperti tim keamanan dan kesehatan, membuat ruang yang tersedia menjadi kurang optimal dalam penggunaannya.
Sebagai bentuk evaluasi, Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong adanya peningkatan kualitas fasilitas ke depan, termasuk rencana pembangunan pos pelayanan kesehatan yang lebih representatif dan bersifat permanen.
“Ke depan saya berharap pos pelayanan kesehatan ini bisa memiliki ruang yang lebih mandiri dan permanen. Ini penting untuk menjaga privasi pasien sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Siti Muntamah.
Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana, pihaknya berharap pelayanan kesehatan di rest area tidak hanya siap secara personel tetapi mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat, khususnya selama momentum arus mudik dan balik Lebaran
“Kami dari Komisi V DPRD Jabar akan menyampaikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat merealisasikan fasilitas tersebut,” tegas Siti Muntamah. (ZL/IGN Jabar)
