SRAGEN INDOGLOBENEWS.COM – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sragen untuk tahun anggaran 2026 mendapat sorotan tajam dari aktivis sosial. Gerakan Perubahan Sragen (GPS) menilai forum tahunan tersebut kini terjebak dalam rutinitas seremonial tanpa pembahasan substansial yang mendalam.
Anggota GPS, Andang Basuki, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas Musrenbang yang dianggap mengalami kemunduran. Menurutnya, forum yang seharusnya menjadi wadah diskusi strategis antar-pemangku kepentingan, kini terasa hambar dan berjalan sangat singkat.
“Intinya musyawarahnya itu hanya seremonial. Pernah ada teman GPS yang diundang, tapi jam 12 sudah selesai. Tidak ada pembahasan per komisi seperti dulu, misalnya komisi pembangunan atau ekonomi. Kalau tata kelola anggaran 2,5 triliun saja hanya dikelola lewat seremonial, kita bisa bayangkan bagaimana kinerjanya nanti,” ujar Andang saat memberikan keterangan kepada awak media.
Salah satu poin krusial yang dikritik GPS adalah minimnya pelibatan masyarakat miskin dalam konteks penganggaran. Andang menegaskan, dengan angka kemiskinan di Sragen yang mencapai lebih dari 108.000 jiwa, Musrenbang seharusnya memiliki basis perspektif kemiskinan yang kuat.
Ia membandingkan target pengentasan kemiskinan dengan porsi belanja sosial yang dianggap tidak berbanding lurus.
“Kalau mau kemiskinan tuntas, orang miskin harus dilibatkan dalam konteks penganggaran. Kabarnya belanja sosial tahun ini hanya sekitar 4 miliar rupiah. Untuk mengentaskan 100 ribu orang lebih, apakah itu mungkin? Ini tidak linier antara impian zero poverty
dengan realitas penganggarannya,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas kajian internal mereka, GPS menyatakan telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Sragen yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 mendatang.
Melalui audiensi tersebut, GPS ingin mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kepemimpinan Bupati Sigit benar-benar bergerak sinergis. Tidak hanya terpaku pada pembangunan fisik hasil serapan Musrenbang kecamatan, tetapi juga memperbesar porsi belanja sosial dan program pemberdayaan.
“Kami ingin ada partisipasi nyata dari berbagai stakeholder. Perencanaan harus punya basis kemiskinan yang kuat dan partisipatif. Kita hargai upaya seperti bedah rumah, tapi itu baru sebagian kecil. Kita perlu melihat bagaimana komitmen anggaran ke depan agar kemiskinan benar-benar tertekan,” pungkas Andang.( Wah )
